Aspek kajian pasal 16 uu 32/2009

Author: ylkv

August undefined, 2024

WebMar 17, 2024 · Upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 … WebApabila dibandingkan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ada sejumlah penguatan terhadap intrumen pemerintah dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana disebut dalam Pasal 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang terdiri atas : a. Kajian Lingkungan …

Pengertian Pembangunan Berkelanjutan Menurut Uu No 32 Tahun 2009

http://repositori.ukdc.ac.id/81/1/ARTIKEL.pdf WebTahun 2009 disebutkan bahwa “ AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan …..”. Dari ke 23 pasal tersebut, ada pasal-pasal penting yang sebelumnya tidak termuat dalam UU No. 23 Tahun 1997 maupun PP No.27 Tahun 1999 dan memberikan implikasi yang besar bagi para pelaku AMDAL, … dj altavoces

Anotasi Undang-Undang no.32/1999 tentang Perlindungan dan

WebWeb perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) menurut uu no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk. Source: www.slideshare.net Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi … WebNov 5, 2024 · 6 Amanat untuk inventarisa si lingkungan dan penetapan ekoregion melalui UU 32/2009 saja belum ... Melalui perubahan atas Pasal 26 UU 32/2009, ... Pada aspek … Webdimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Bagian Ketiga Penyusunan Rencana … becas benito juarez tlaxcala

Aspek legal, regulasi, dan etika sistem informasi manajemen

Aspek kajian pasal 16 uu 32/2009

(DOC) Penjelasan UU no 32 Tahun 2009 - Academia.edu

WebAspek Kelembagaan pada Pengelolaan … (Fitrijani Anggraini) 72 Tabel 4 Indikator Peluang dan Ancaman No. Uraian UPTD Provinsi UPTD Kabupaten/ Kota Peluang Ancaman Peluang Ancaman 1. Sesuai dengan peraturan yang ada (UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 50 Tahun 2007 dan PP No. 18 Tahun 2008) 2, Sesuai dengan tujuan kerjasama 3. WebApr 1, 2012 · Pasal 49 . . . 32. - 32 - Pasal 49 (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Did you know?

WebUU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta … WebPemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling …

WebPemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat … WebLandasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan …

WebNOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: ... Pasal 20, Pasal 28H … WebUU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (s tudi kasus di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar). Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil kaya sendiri. Jika di kemuadian hari terbukti bahwa ia merupakan

http://repo.uinsatu.ac.id/10266/5/BAB%20II.pdf

WebMENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP . Oleh: Widia Edorita . Perumahan HSB Indah Residence Blok C-2 Swakarya Panam Pekanbaru. Abstrak Abstract . Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang … dj alpiste inimigoWebyaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya yang sangat komplek.5 Sedangkan pendidikan menurut UU No.20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terncana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, dj already gone dj topengWebHanya sayangnya komunitas rasional di perkotaan tidak lebih dari 30 %, bahkan di desa-desa, komunitas rasional tidak melebihi dari 5 %.6 Selain itu, dari ketigabelas instrumen … dj already gone slowWebKetentuan baru Pasal 21 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU Nomor 32/2009 yang dimaksud Wahyu tercantum jelas dalam Pasal 82A, 82B, dan 82C. Pasal 82A mengatur jika pelaku usaha menjalankan kegiatannya tidak mengantongi perizinan seperti Amdal, UKL/UPL, dan pengelolaan limbah hanya dikenakan sanksi administratif. dj altar\\u0027sWebHanya sayangnya komunitas rasional di perkotaan tidak lebih dari 30 %, bahkan di desa-desa, komunitas rasional tidak melebihi dari 5 %.6 Selain itu, dari ketigabelas instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang termuat dalam pasal 14 UU no. 32 Tahun 2009 tersebut, diperkenalkan instrumen baru yang tidak terdapat … dj alsace animationWebB. Aspek Legal. Legislasi UU NO. 36/2009 tentang Kesehatan pasal 57 dan 58 ayat 1 UU NO. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 46- UU No. 11/2008 tentang Informasi … becas benito juWebB. Aspek Legal. Legislasi UU NO. 36/2009 tentang Kesehatan pasal 57 dan 58 ayat 1 UU NO. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 46- UU No. 11/2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pasal 5-6 dan pasal 16- UU No/2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 UU No tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan Pasal 84-87. becas benito juarez merida